Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Prov. Lampung Tahun 2014 dilaksanakan di Hotel Bukit Randu - Bandar Lampung pada tanggal 16 -17 September 2014 yang dihadiri oleh anggota Pokja Teknis dan Ahli serta anggota DKP Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan Sekretaris DKP Kementerian Pertanian yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sudirman Maman, MM yang total peserta berjumlah 100 orang.  Rapat Pleno dibuka oleh Bpk. Wakil Gubernur Lampung Bpk Bachtiar Basri.  Dihadiri juga oleh Plt. Bupati Pesisir Barat, Kadis/Badan lingkup DKP antara lain : Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kadis Perkebunan, Kadis Peternakan, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Koperindag, BULOG, BPS, BPOM, Hipertani, PKK Prov. Lampung, Bappeda dan Kepala Badan/Kantor/Dinas Kab/Kota lingkup DKP se Prov. Lampung.  Tema Rapat Pleno : “Penguatan Peran dan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan di Prov. Lampung.



Hasil Rapat Pleno DKP Prov. Lampung Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Kadis Perkebunan
Seolah-olah prioritas pembangunan ketahanan pangan di Prov. Lampung masih seputar beras.  Sementara tidak hanya itu tapi produk-produk lain terkait pertanian.  Dalam membiasakan pangan lokal khususnya non beras pendekatan budaya harus dimulai ditingkat rumah tangga, anak sekolah melalui peran Dinas/Instansi di lingkup DKP se Prov. Lampung.  Pembangunan Desa sangat strategis dimulai dari desa sentra pertanian yang dilindungi oleh peraturan Desa, Kabupaten dan di tingkat Provinsi.   Sehingga ada nilai tambah yang dinikmati oleh petani langsung.
2.  Penyuluh Kab. Lampung Barat
a.    Kabupaten Lampung Barat merupakan sumber air untuk Kabupaten Lain, tapi dari Kabupaten lain tidak ada bantuan untuk mempertahankan sumber air tersebut, maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat minta kepada Pemerintah Provinsi untuk menjembatani dengan Kabupaten Lain dalam hal usaha mempertahankan sumber air tersebut.
b.    Perlu perhatian dan bantuan untuk Lampung Barat terkait dana talangan terkait alih fungsi lahan di Kab. Lampung Barat.
3.  Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dalam mewujudkan ketahanan pangan
1.     Meningkatkan produksi beras
2.    Mengurangi/menekan jumlah penduduk
3.    Diversifikasi pangan (mengurangi konsumsi beras) melalui sosialisasi kesekolah sekolah,  kedinas-dinas dan kemasyarakat tentang program one day no rice.
Perlu diingatkan lagi terkait pengurangan konsumsi beras dan terigu dengan menggunakan makanan dan buah lokal.  Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Lampung telah mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur dan perlu diingatkan lagi.
Terkait data produksi dan luas lahan ada perbedaan persepsi antara Dinas Pertanian TP dan Hortikultura, BPS dan BPN hal ini perlu dikaji kembali.  Terkait komitmen alih fungsi lahan yang telah di Perda No. 17 Thn. 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mempertahankan lahan pertanian melalui :

1.     Menyusun Peraturan Daerah sampai Kecamatan, desa dan titik ordinat kemudian dilakukan pengawasan yang bekerjasama dgn BPN
2.      Dalam penyusunan ordinat Perlu memberi insentive kepada petani lahan sawah. Pada tahun 2015 akan dilaksanakan program GPPTP, yaitu program untuk petani sawah dengan memberikan benih hibrida, mengenalkan sistem tanam jejer legowo dan perbaikan irigasi yang rusak.
Agar hasil Produksi padi di Provinsi Lampung tidak keluar ke daerah lain, maka harus diupayakan dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Terkait dengan sistem perberasan di Provinsi Lampung perlu adanya fasilitas sarana dan prasarana.  Misalnya pelabelan/ pengemasan, penanganan pasca panen dan terkait distribusi perberasan. 
4.  Kadis Peternakan
Terkait Diversifikasi pangan perlu digalakkan lagi yang dahulu makan jagung biar tetap makan jagung, sagu, singkong dll.  Oleh karenanya perlu diperkuat peran dan fungsi DKP melalui peran dan fungsi juga peran perempuan dalam penyediaan pangan keluarga.
5.  BPS
Terkait data luas lahan sawah di peroleh dari KCD yang terdiri dari instansi terkait seperti Dinas, BPS, BPN.  Tahun 2013 luas lahan sawah didapat dari citra satelit, tapi banyak yang tidak disetujui maka untuk data luas lahan dikembalikan  ke SP Lahan/SP V. BPS 2012 (LDA) luas lahan 369.362 ha.
6.  Plt. Bupati Pesisir Barat
Sudah dibuat regulasi terkait alih fungsi lahan dengan memperhatikan pencatatan tata ruang.  Di Pesisir Barat banyak nelayan tradisonal, menangkap ikan dengan cara menyelam dan menggunakan tombak. Melihat kenyataan dimasyarakat ini maka pemerintah daerah dalam satu tahun mengadakan kegiatan pelatihan menyelam sebanyak 2 kali dan pembagian pelampung ke para nelayan untuk menjaga keselamatan para nelayan.  Untuk mewujudkan kedaulatan pangan perlu adanya penekanan kewenangan Provinsi dalam mengintervensi Program/Kegiatan di bidang Ketahanan Pangan.  Masyarakat Pesisir Barat mayoritas adalah petani sayuran tapi bila dikaji lagi ternyata sayuran yang mereka jual atau dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Pesisir barat berasal dari Kab. Lampung Barat. Perlu adanya pemetaan yang jelas terkait Program/Kegiatan KP di setiap Kab/Kota.
7.  Pokja Ahli Bpk. Asrian
Perlu adanya gerakan kembali ke sungai, kembali beternak dan kembali menanam bagi petani di desa-desa.  Perlu dukungan bibit, benih dengan kearifan lokal.
8.  PKK Provinsi Lampung
Perempuan mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai produsen dan penyedia pangan bagi keluarga, maka sebagai aktor utama, pengetahun perempuan tentang pangan dan gizi keluarga perlu ditingkatkan, diantaranya melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan yaitu  halaman asri teratur indah dan nyaman (HATINYA PKK), Gerakan perempuan menanam pelihara (GPTP), dan mengadakan lomba makanan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
9.  Bappeda
Terkait program Presiden terpilih ada 9 Program Utama salah satunya adalah Ketahanan Pangan.  Jembatan Selat Sunda belum menjadi Prioritas.  Persoalan Distribusi Pangan ada 3 di Sumatera adalah salah satunya adalah Lampung dengan adanya dukungan Terminal Agribisnis. 
Gubernur Lampung juga menitik beratkan dalam RPJM di Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan dan Visi Lampung yaitu : Lampung Maju dan Sejahtera 2019.  Mustahil Program/Kegiatan yang mendukung KP bersinergi bila tidak didukung Program/Kegiatan di setiap Satker/Instansi  lingkup DKP Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Indikator Kinerja lingkup KP dalam RPJMD Prov. Lampung sudah menetapkan keydone dalam pelaksanaan KP. 
10.  BPOM
Pentingnya keamanan pangan dalam menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas.  Terkait kebutuhan dasar akan pangan yang aman bagi masyarakat. Pengawasan pangan menganut konsep  From Farm To Table.  Pengawasan dimulai dari Produksi – Transportasi dan pengolahan – Retail dan Penyimpanan –Penyajian – Siap Konsumsi.  Peran pemerintah dalam konsep From Farm to Table yaitu :
1.    Menetapkan Kebijakan
2.    Monitoring dan Surveilen, dan
3.    Komunikasi, informasi, edukasi produsen dan konsumen

Isu Strategis
1.    Penggunaan bahan yang dilarang pada pangan
    Contoh : Formalin. Boraks, Rhodamin B, Methanil Yellow
2.    Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) melebihi batas maksimum yang diizinkan
Contoh : Penggunaan Sakarin pada minuman yang diizinkan 120 mg/Kg
Tanggapan Wakil Gubernur Lampung :
1.  Terkait insentif Alih Fungsi lahan perlu segera ditindak lanjuti namun perlu data lahan yang akurat jangan hanya program yang hanya sekedar program. Bentuk aplikasi dan action plan yang nyata terkait peran Dinas/Badan/Instansi terkait. Perlu dukungan baik APBN maupun APBD untuk Ketahanan pangan tidak ada instansi yang tidak terlibat karena Ketahanan Pangan menyangkut hajat hidup orang banyak.  Seperti terkait penurunan jumlah penduduk : terkait DinkKes, BKKBN, POSYANDU, Penyuluh dll.  Perlu dihilangkan hal yang menghambat dan perlu dipikirkan formulasi yang nyata tidak pake bohong......!
2.  Terkait budaya/kebiasaan lama perlu diubah.  Dahulu sudah ada Lomba Makanan Non Beras tapi hanya berupa lomba setelah itu tidak ada kelanjutannya dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.  Oleh karenanya perlu ada aplikasi dan solusi nyata terkait Program/Kegiatan prioritas Ketahanan Pangan baik untuk alih fungsi lahan, distribusi beras, pupuk, dll perlu membuat sistem yang jelas untuk ketahanan pangan.
3.    Di Tulang Bawang ada kegiatan Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) dimana di tiap kampung diberi dana Rp. 200 jt/kampung untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti Jalan dan Jembatan yang dimanfaatkan masyarakat untuk kelancaran kegiatan usaha produktif.  Perlu hal-hal nyata yang lainnya dari bawah seperti desa, kab/kota dan provinsi.
4.    Perlu data-data sentra yang jelas, perbenihan/pembibitan dengan pemberdayaan kearifan lokal dalam mendukung ketahanan pangan  dengan sentuhan teknologi.

Dokumentasi

 

Search

Visitors Counter

87856
TodayToday0
YesterdayYesterday98
This_WeekThis_Week75
This_MonthThis_Month2090
All_DaysAll_Days87856
Copyright © 2014 BKPD Provinsi Lampung. All rights reserved.